Gelar Rapimwil 2026, ALFI Jawa Timur
Surabaya,- Nuswantoropos.com Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Jatim menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) 2026. Bertempat di Surabaya Suites Hotel, forum tahunan ini menjadi ajang krusial bagi pengurus dan anggota untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta merespons dinamika regulasi logistik nasional.
Ketua DPW ALFI Jatim Sebastian Wibisono dalam sambutannya menegaskan bahwa RAPIMWIL merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota. Selain menyampaikan laporan program kerja tahun sebelumnya, forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dan masukan strategis.
“Kegiatan rutin ini adalah bentuk pertanggungjawaban pengurus terkait program kerja tahun lalu. Usulan, pendapat, maupun masukan dari anggota sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi demi kemajuan organisasi ke depan,” ujar Sebastian di hadapan jajaran pengurus dan anggota ALFI Jatim.
Agenda utama yang mendominasi pembahasan dalam RAPIMWIL kali ini adalah rencana perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), khususnya KBLI Nomor 7 yang berdampak signifikan pada sektor Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
Sebastian mengungkapkan kekhawatirannya jika perubahan tersebut diterapkan tanpa komunikasi yang matang dengan pelaku usaha. Saat ini, para pelaku JPT masih menggunakan kode KBLI yang sudah berjalan selama lima tahun terakhir, seperti KBLI 52291.
“Kebijakan ini diperkirakan masih memiliki waktu sekitar lima bulan sebelum ditetapkan secara penuh. Kami ingin memperjuangkan agar KBLI yang sudah berjalan tidak serta-merta berubah. Jika dilakukan tanpa koordinasi intensif, ini berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu dan kegaduhan di kalangan pelaku usaha,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPW ALFI Jatim telah berkoordinasi dengan DPP ALFI untuk mendorong dialog langsung dengan pemerintah pusat, termasuk tingkat Menteri Koordinator dan kementerian terkait. Sebastian meminta para anggota tetap bersabar sembari organisasi terus mengawal proses birokrasi di Jakarta.
Senada dengan hal tersebut, Budi Leksono, anggota ALFI Jatim yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus pelaku usaha PPJK, menekankan perlunya keseriusan dari jajaran pengurus pusat (DPP) dalam menyikapi keresahan di daerah.
“Ini adalah keluhan dari berbagai daerah di Indonesia. DPP ALFI harus benar-benar serius menyikapinya. Sebagai anggota DPRD, saya juga akan mencoba membangun komunikasi dengan rekan-rekan di DPR RI agar isu ini mendapat perhatian serius di tingkat legislatif nasional,” ujar Budi Leksono.
Melalui penyelenggaraan RAPIMWIL 2026, DPW ALFI Jawa Timur berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pelaku usaha dan pemerintah. Organisasi berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan agar tetap mendukung terciptanya iklim usaha logistik yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan bagi seluruh anggota di Jawa timur, pungkasnya. (Samisri)
