Gagalnya rapat paripurna R-APBD Samosir Tahun Anggaran 2022 Tampaknya Di Duga disebabkan banyak faktor
Sumatra,- Nuswantoro pos com.
Rapat paripurna R-APBD Samosir Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan pada hari sabtu (30/9/2022).
tampaknya disebabkan banyak faktor. Dimana jumlah anggota DPRD Samosir yang bergabung sebagai koalisi pendukung pemerintahan berjumlah 17 orang dari 25 orang. Sedangkan Fraksi PDIP yang berjumlah 8 orang tampaknya jor-joran melakukan Jika dihitung kekuatan koalisi yang berjumlah 17 orang dengan kekuatan oposisi yang berjumlah 8 orang, tampaknya sama kuat.
Dimana sesuai dengan Tatib DPRD Samosir Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan rapat paripurna kuorum jika 2/3 dari jumlah. Maka jumlah koalisi yang hanya berjumlah 17 bilamana satu orang saja berhalangan hadir (contohnya sakit, ada urusan lainnya,dll) ditambah jumlah anggota DPRD Samosir yang berjumlah 8 orang tidak hadir, secara matematis hasilnya tidak kuorum.
Diantara anggota DPRD dari partai PDIP, hadir tetapi ikut menghadiri rapat, di ruangan AULA DPRD. Sesudah rapat di tutup oleh pimpinan DPRD. Dianatara anggota DPRD tidak melayani wartawan yang meliput. Dan menutup pintu ruangan, salah satu nya nama SiSKA br Ambarita dari partai PDIP.
Belum lagi terjadinya turbulensi politik, atau semacam trik dan intrik antara kepentingan legislatif dan eksekutif, keadaannya bisa semakin tak keruan, bahkan jika terjadi hubungan disharmonis akibatnya kepentingan rakyat akan terancam, diakibatkan oleh kepentingan politik yang tidak terpenuhi.
Ada tiga Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) DPRD yang nota bene adalah wakil rakyat yang merepresentasikan masyarakat yaitu; legislasi (pengesahan), budgeting (penganggaran), dan controlling (pengawasan). Kalau salah satu saja Tupoksi Dewan tidak dijalankan maka rakyatlah yang rugi.
Serta bilamana anggota DPRD telah memberikan masukan atau rekomendasi kepada eksekutif, tapi tidak digubris bisa saja hal ini menjadi penyebab tidak kuorumnya rapat paripurna.
Sebab istilah one man one put (satu orang satu pendapat) ditambah dengan hak imunitas berbicara, berpendapat dewan yang dilindungi undang-undang tentunya membuat tidak bisa disalahkan walau anggota DPRD tidak hadir, all out, bahkan tidak memberikan pendapat pun dimungkinkan.
Jika sudah terjadi tidak kuorum yang mengakibatkan tidak ditetapkannya R-APBD, harusnya eksekutif (bupati-red) tentu dapat melaksanakan pembangunan dengan menerbitkan Perkada atau Perbup.
Dimana jumlah anggota DPRD Samosir yang bergabung sebagai koalisi pendukun pemerintahan berjumlah 17 orang dari 25 orang. Sedangkan Fraksi PDIP yang berjumlah 8 orang tampaknya jor-joran melakukan Jika dihitung kekuatan koalisi yang berjumlah 17 orang dengan kekuatan oposisi yang berjumlah 8 orang, tampaknya sama kuat. Dimana sesuai dengan Tatib DPRD Samosir Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan rapat paripurna kuorum jika 2/3 dari jumlah. Maka jumlah koalisi yang hanya berjumlah 17 bilamana satu orang saja berhalangan hadir (contohnya sakit, ada urusan lainnya,dll) ditambah jumlah anggota DPRD Samosir yang berjumlah 8 orang tidak hadir, diantaranya, SORTA br sihahan, sebagai ketua DPRD kabu paten samosir, yang tidak dapat hadir pada rapat paripurna. Dengan berhalangan/ alasan sakit. secara matematis hasilnya tidak kuorum.
Diantara dBelum lagi terjadinya turbulensi politik, atau semacam trik dan intrik antara kepentingan legislatif dan eksekutif, keadaannya bisa semakin tak keruan, bahkan jika terjadi hubungan disharmonis akibatnya kepentingan rakyat pun rentan terabaikan diakibatkan oleh kepentingan politik yang tidak terpenuhi.
Diantara DPRD yang hadir pada jam yang di tentukan, ada hadir (9 orang), dari partai GOLKAR, GERINRRA,NASDEM, dll. Sebagai toko masyarak bertanya kepada anggota DPRD, sumpah dan janji, diwaktu pelantikan.
Ada tiga Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) DPRD yang nota bene adalah wakil rakyat yang merepresentasikan masyarakat yaitu; legislasi (pengesahan), budgeting (penganggaran), dan controlling (pengawasan). Kalau salah satu saja Tupoksi Dewan tidak dijalankan maka rakyatlah yang rugi.
(Marlen)
