Iklan

Wednesday, September 30, 2020, September 30, 2020 WIB
Last Updated 2020-10-01T05:30:39Z
UMUM

PENGACARA PT. KURINDO MINTA DPR RI CABUT SURAT SWI OJK

 JAKARTA, Java Crime - Pengacara Direktur Utama PT Kawasan Kurma Indonesia (Kurindo) Hendri, Iskandar Halim SH MH mengajukan surat permohonan perlindungan hukum terhadap kilennya ke Komisi XI DPR RI, Kamis (24 September 2020).

Pasalnya, Direktur kebijakan dan dukungan penyidikan selaku ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Nomor S-749/RSWI/2019, tertanggal 27 November 2019, perihal hasil rapat Satgas Waspada Investasi.

"Kami telah melampirkan bukti-bukti dan kronologis bisnis PT Kurindo kepada Direktur kebijakan dan dukungan penyidikan selaku Ketua SWI OJK 29 Juli 2020, namun tidak ada tanggapan. Untuk itu,  saya mengajukan surat perlindungan hukum terhadap klien saya ke Komisi XI DPR RI, " kata Iskandar Halim, kepada wartawan, Rabu 30 September 2020.

Iskandar menyebutkan, PT Kurindo juga sudah melengkapi izin-izin berupa Online Single Submission (OSS) dan  telah menerbitkan serrifikat hak milik atas nama konsumen di Desa Hajoran Sumatera Utara (Sumut).
Kemudian memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120114161349, bahwa dengan ketentuan NIB tersebut hannya berlaku untuk nama KBLI dan kode KBLI.

"NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksana kegiatan berusaha, berlaku selama menjalan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, " jelas Iskandar.

Iskandar menjelaskan, OSS berwenang melakukan evaluasi dan perubahan atas izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non perseorangan) ke efektifan API sesuai standar yang ditetapkan Kementrian Perdagangan.

"NB Perseroan Terbatas (PT) dibekukan bila dalam kurun 1 tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai KBLI 2017, melalui SABH Direktoran Jenderal Admitrasi Hukum, penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan ketentuan pasal 21 ayat (2) undang-undang No 40 tahun 2007 tentan PT, harus dapat persetujuab Menteri Hukum dan Ham," terang Iskandar.

Iskandar meminta, Ketua Komisi XI DPR RI mencabut surat Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Ketua SWI OJK  bernomor : S-479/SWI/2019 tertanggal 27 
November 2019. Karena PT Kurindo adalah usaha penjualan kapilingan tanah yang diatasnya ditanah pohon kurma.
"Surat Permohonan Perlindungan Hukum ini kami buat semoga, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu membimbing kita untuk selalu menempuh jalan yang lurus menuju cita-cita yang diharapkan," pinta Iskandar.
(Anhar Rosal)