Iklan

Saturday, September 5, 2020, September 05, 2020 WIB
Last Updated 2020-09-05T13:46:47Z
UMUM

LSM GARAD ADUKAN KE DINAS INFOKOM, CIPTA KARYA DAN PEMKOT SURABAYA, TERKAIT BERDIRINYA TOWER INDOSAT DI KALISARI DAMEN

SURABAYA, Nuswantoro Pos - Tower yang diduga milik PT Indosat Tbk diwilayah Kalisari Damen Surabaya,yang diduga kuat melanggar aturan hingga dikeluhkan warga sekitar karena berdiri mulai tahun 2003 hingga sekarang,warga belum mendapatkan kompensasi sebagai yang terdampak.

Setelah beberapa waktu yang lalu,pihak pemangku wilayah saat ditemui awak media mengatakan, bahwa dirinya bersama pengurus warga yang lain, akan melakukan upaya penyegelan hingga pemutusan kabel yang dianggap mengganggu rumah warga", kami benar benar kecewa mas, Zulkifli selaku perwakilan dari Indosat yang katanya datang malah gak ada batang hidungnya, dia sempat ngajak ketemu tapi karena kita sudah pernah dibohongi, ya kami diamkan, dan seharusnya kan dia yang mendatangi kami, kalau pun tetap tidak menggubris, sesuai arahannya pak RW, kita akan segel pakai las dan kabel yang mengganggu akan dipotongi", ancam pemangku wilayah setempat dengan nama inisial SK.

Sementara itu,saat Achmad Anugrah hari ini tadi (04/09/2020) selaku ketua LSM Garad mendatangi Dinas Infokom Surabaya mengadukan perihal tersebut dan ditemui bidang infrastruktur diketahui bernama Okky, mengatakan bahwa Diskominfo Surabaya sudah tidak mempunyai wewenang perihal perizinan lagi", sesuai aturan yang saya ketahui pada tahun2017, melalui Perwali Surabaya, Dinas Infokom Surabaya sudah tidak membidangi perizinan tower lagi,sekarang yang membidangi Dinas Cipta Karya", ujar Okky kepada awak media yang turut meliput.

Namun menurut yang akrab dipanggil Achmad Garad,terkait hal tersebut dirasa membingungkan masyarakat", sesuai peraturan bersama menteri tahun 2009, diantaranya Menteri PU,Mendagri,Infokom dan BKPM sebagai acuan pendirian menara bersama", ujar Achmad Garad.

Lebih lanjut, sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut sebagai syarat administrasi pendirian menara,dalam pasal 11 ayat 2 terdapat poin a-h, sebagai syarat pendirian khususnya dipoin g harus ada persetujuan dari masyarakat setempat, lah ini kan sudah jelas kalau dikeluhkan warga, kuat dugaan kami, bahwa warga setempat belum menyetujui, tapi anehnya izinnya kok bisa keluar ya......??? apalagi waktu itu kan juga masih wewenangnya Diskominfo sebagai pemberi rekomendasi",imbuhnya.(fik)