Iklan

Monday, May 4, 2020, May 04, 2020 WIB
Last Updated 2020-06-08T09:45:52Z
beritaPOLITIK

SALING LEMPAR SAAT AWAK MEDIA KONFIRMASI KE DINAS SOSIAL SURABAYA TERKAIT BANSOS, LSM GARAD MENDUGA ADA UNSUR POLITIK

 LEMPAR SAAT AWAK MEDIA KONFIRMASI KE DINAS TERKAIT BANSOS, LSM GARAD MENDUGA ADA UNSUR POLITIK. 


Surabaya, Masa pandemi Covid19 yang saat ini melanda di berbagai daerah Indonesia semakin terasa,bahkan beberapa propinsi besar telah melakukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB),sehingga Presiden pun juga sudah menggelontorkan anggaran melalui Kementrian Sosial supaya menyalurkan bantuan sosial(Bansos)kepada masyarakat yang terdampak.

Namun,hingga saat ini khususnya di Jawa Timur yang telah memberlakukan PSBB pada tanggal 28 April 2020 lalu di Surabaya Raya - Gresik - Sidoarjo yang rencananya hingga tanggal 11 mei 2020 tersebut,masih banyak keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial khususnya dari Pemerintah Kota Surabaya

Saat awak media berusaha mengkonfirmasi Dinas Sosial Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu terkait hal tersebut,Kepala Dinas tidak berada di tempat,tetapi melalui sekretariatnya yang diketahui bernama Dwipa,awak media diarahkan ke Humas Pemkot",terkait persoalan itu,media bisa mengkonfirmasi kepada tim humas(hubungan masyarakat)Pemerintah Kota Surabaya,karena yang menghadle disana",ujar Dwipa 

30/4/2020 Namun saat pihak Humas Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi melalui nomor WA nya,malah tidak mengetahui perihal tersebut",yang tau datanya kan Dinsos(Dinas Sosial)mas,ya konfirmasinya seharusnya kan kesana",ujar Indri tim Humas Pemkot Surabaya

Karena dianggap saling lempar,Achmad Anugrah selaku Ketua LSM GARAD yang menjadi pencetus grub WA Pengawalan Bansos Covid19 angkat bicara,"seharusnya dalam persoalan ini tidak saling lempar tanggung jawab,karena selaku Dinas pasti mempunyai Tupoksi masing masing,persoalan bansos ini tidak sedikit yang mengeluh dikarenakan banyak yang belum mendapatkan,mengingat PSBB sudah beberapa hari diberlakukan(Surabaya-Gresik-Sidoarjo)",ujar Achmad Garad melalui nomor WAnya

Masih Achmad Garad,dirinya menduga,bahwa Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya belum siap memberlakuan PSBB",seharusnya sebelum pemberlakuan PSBB ini,bansos kan sudah disalurkan,karena dampak covid19 ini sudah menyeluruh,malah info yang kami dapat dilapangan termasuk dari beberapa RW dan RT di Surabaya,yang digunakan untuk penyaluran bantuan itu data lama,bahkan ada info lagi,bahwa diduga bansosnya di tandon dulu di salah satu Dinas,untuk dibagikan pada periode lanjutan diberlakukannya PSBB,malah kami menduga kuat kondisi ini dijadikan alat menyalurkan nafsu Politiknya,mengingat akan adanya Pemilihan Walikota pada tahun ini",imbuh Achmad Garad

Dirinya bersama tim terus melakukan investigasi perihal tersebut,karena sesuai yang disampaikan beberapa waktu lalu,bahwa bansos supaya segera dibagi dan merata,mengingat dampak pemberlakuan PSBB sudah mulai dirasakan oleh berbagai piha.

SURABAYA, Nuswantoro Pos - Masa pandemi Covid19 yang saat ini melanda di berbagai daerah Indonesia semakin terasa,bahkan beberapa propinsi besar telah melakukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB),sehingga Presiden pun juga sudah menggelontorkan anggaran melalui Kementrian Sosial supaya menyalurkan bantuan sosial(Bansos)kepada masyarakat yang terdampak.

Namun,hingga saat ini khususnya di Jawa Timur yang telah memberlakukan PSBB pada tanggal (28 April 2020) lalu di Surabaya Raya - Gresik - Sidoarjo yang rencananya hingga tanggal 11 mei 2020 tersebut,masih banyak keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial khususnya dari Pemerintah Kota Surabaya.

Saat awak media berusaha mengkonfirmasi Dinas Sosial Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu terkait hal tersebut, Kepala Dinas tidak berada di tempat, tetapi melalui sekretariatnya yang diketahui bernama Dwipa, awak media diarahkan ke Humas Pemkot", terkait persoalan itu,media bisa mengkonfirmasi kepada tim humas (hubungan masyarakat) Pemerintah Kota Surabaya, karena yang menghadle disana",ujar Dwipa.

(30/4/2020) Namun saat pihak Humas Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi melalui nomor WA nya,malah tidak mengetahui perihal tersebut",yang tau datanya kan Dinsos(Dinas Sosial)mas,ya konfirmasinya seharusnya kan kesana",ujar Indri tim Humas Pemkot Surabaya.

Karena dianggap saling lempar,Achmad Anugrah selaku Ketua LSM GARAD yang menjadi pencetus grub WA Pengawalan Bansos Covid19 angkat bicara,"seharusnya dalam persoalan ini tidak saling lempar tanggung jawab,karena selaku Dinas pasti mempunyai Tupoksi masing masing, persoalan bansos ini tidak sedikit yang mengeluh dikarenakan banyak yang belum mendapatkan,mengingat PSBB sudah beberapa hari diberlakukan (Surabaya-Gresik-Sidoarjo)", ujar Achmad Garad melalui nomor WAnya.

Masih Achmad Garad,dirinya menduga, bahwa Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya belum siap memberlakuan PSBB", seharusnya sebelum pemberlakuan PSBB ini,bansos kan sudah disalurkan, karena dampak covid19 ini sudah menyeluruh, malah info yang kami dapat dilapangan termasuk dari beberapa RW dan RT di Surabaya,yang digunakan untuk penyaluran bantuan itu data lama, bahkan ada info lagi, bahwa diduga bansosnya di tandon dulu di salah satu Dinas,untuk dibagikan pada periode lanjutan diberlakukannya PSBB, malah kami menduga kuat kondisi ini dijadikan alat menyalurkan nafsu. Politiknya, mengingat akan adanya Pemilihan Walikota pada tahun ini", imbuh Achmad Garad.

Dirinya bersama tim terus melakukan investigasi perihal tersebut,karena sesuai yang disampaikan beberapa waktu lalu,bahwa bansos supaya segera dibagi dan merata,mengingat dampak pemberlakuan PSBB sudah mulai dirasakan oleh berbagai pihak.(fik)