Nuswantoro Pos: 170 KEPALA KELUARGA TERANCAM DI GUSUR WARGA KALISARI DAMEN Gg MAKAM SURABAYA

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

170 KEPALA KELUARGA TERANCAM DI GUSUR WARGA KALISARI DAMEN Gg MAKAM SURABAYA

Tuesday, March 10, 2020
SURABAYA, Nuswantoro Pos - Warga Kalisari Damen dan Gg makam mendatangi kantor dewan guna menghadiri  jadwal sidang hearing di komisi C DPRD Kota Surabaya hari ini selasa, 10/03/2020 dimulai pukul 10.00 wib dengan agenda menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penertiban bangunan disepanjang saluran air Jl.Kalisari Damen dan Jl.Kalisari Damen Gg Makam, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya

Dengan adanya edaran surat  penggusuran yang di lakukan oleh Satpol-PP, atas perintah laporan BBWS, yang rencananya hari ini selasa 10/3/2020 akan mengeksekusi kampung kalisari Damen RT. 03 masuk wilayah. RW. 03 yang terdapat 170 kepala keluarga 

Dalam rangka sidang hearing tersebut juga dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisi C, BBWS, Satpol PP, Camat Mulyorejo, Lurah Kalisari, Dinas PU. Bina Marga Dan Pematusan serta warga yang terdampak termasuk Ketua RW 03 tempat yang terdampak.

Dalam penyampaian kronologi dari warga setempat saat disampaikan, bahwa lahan yang akan ditertibkan ini sudah ditempati ber puluh-puluh tahun, dan sangat tau persis bahwa dulu bukan sungai apalagi laut,kok sekarang tiba-tiba ada BBWS yang mengklaim kepemilikan.

Seperti yang di ungkapkan Abdul Munthalib selaku RW. 03 saat di temui awak media  yang memberikan keterangannya """Datangnya surat dua kali sampai peringatan terahir  kami tidak pernah di ajak kordinasi apapun tidak ada surat pemberitahuan apapun yang datang Satpol-PP dengan garangnya arogansinya sehingga warga kami sangat-sangat ketakutan bahkan belum perna ada sosialisasi sebelum nya. Ujarnya  

Abdul Muntholib selaku Ketua RW 03 yang juga menjadi warga terdampak menyesalkan akan adanya penertiban tersebut, karena menurutnya dirinya selaku pemangku wilayah yang telah sah dilantik tidak pernah diajak berunding dalam perihal penertiban tersebut"  ,saya itu selain ketua RW, juga termasuk warga asli situ, jadi saya juga tau persis riwayat tanahnya,dan yang sangat menyakitkan bagi saya, saya ini bagian dari pemerintah terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,kenapa seperti dianak tirikan sama pihak Lurah dan Camat, bahkan yang akan dilakukan penertiban oleh pihak Satpol ini juga tidak pernah dikomunikasikan kepada saya, apakah pemerintah ini mengajarkan masyarakat untuk tidak percaya dengan adanya pemerintahan? 

Dan yang paling membuat kami jengkel,ada juga dari pihak Satpol PP mencoret coret rumah kami dengan tanda silang, padahal rumah-rumah tersebut baru dicat dan ditata rapi",ujar Abd. Muntholib dengan nada kesal 

Masih ujar Abd. Munthalib ,,Dan ini yang sangat saya sesalkan untuk hari ini kami ingin bertanyak kepada BBWS kepada Satpol-PP maupun pemkot sebenarnya sejarah tanah itu bagaimana karna kami lahir di situ, muda di situ, kawain juga di situ cari makan pun di situ dan bahkan ingin matipun di situ, jadi yang jelas hari ini kami datang ke gedung DPRD kota Surabaya, untuk menolak penggusuran yang di haluskan dengan kata-kata itu penertiban

saat salah satu awak media  mempertanyakan terkait dasar penggusuranya...katanya itu tanah milik BBWS. Pungkas Abdul Munthalib 

Sedangkan dari BBWS saat menyampaikan terkait kepemilikan lahan pun oleh masyarakat dianggap ganjil dan tidak dapat dibenarkan, karena pihak BBWS menunjukkan gambar yang mana dalam peta tersebut dianggap tanggul laut, padahal menurut warga yang dari tahun 1976 menempati itu bukan tanggul laut melainkan tanggul untuk jalan dan pengairan sawah, karena tanggul itu pun juga yang membuat masyarakat itu sendiri untuk memisahkan aliran air yang mengalir ke sawah.

Sedangkan Baktiono selaku Ketua Komisi C serta sebagai pemimpin sidang,mengatakan bahwa perihal ini tidak dapat diseleseikan dalam satu sidang ini saja,menurutnya ada temuan yang juga masih dianggap tidak singkron dengan apa yang telah disampaikan masyarakat dan juga BBWS",minggu depan kita lakukan sidak di tempat,dan untuk Satpol PP, tolong jangan lakukan tindakan penertiban apapun dulu, kita clearkan dulu",tutur Baktiono yang diiringi sorak kegembiraan dari warga.

Maka dalam hearing tersebut di komisi C, Baktiono selaku ketua pimpinan rapat memita kepada Satpol-PP untuk menghentikan dulu soal adanya penggusuran. (Mjb)
cetak agenda surabaya