Iklan

Monday, September 16, 2019, September 16, 2019 WIB
Last Updated 2019-09-17T01:39:32Z

WARGA TAMBAK ASRI DI INTIMIDASI OLEH OKNUM - OKNUM YANG TIDAK PUNYA HATI



Surabaya, Nuswantoro Pos s- Terkait pelayanan publik wali kota surabaya Tri Risma Harini dulu pernah memberikan arahan kepada seluruh instansi pemerintahan agar tidak lagi mempersulit  atau memperlambat pelayanan tersebut.


Menurut warga tambak asri yang saat ini mengalami intimidasi oleh oknum - oknum yang tidak mempunyai hati nurani, hingga saat ini warga belum bisa mengajukan surat permohonan berbentuk apapun itu


Warga berharap agar di akui oleh pemerintah kota surabaya, sebagai warganya.


Ketika di konfirmasi oleh tabirnusantar.com, warga tambak asri "menjelaskan" ingin mengajukan berkas untuk pengurusan surat seperti hal nya, pembuatan akte kelahiran, Kartu tanda penduduk(KSK), pengajuan surat pindah masuk atau pun pembuatan KTP,  warga masih tetep ditolak oleh lurah morokrembangan, dengan dalih dia bukan warga tambak asri juga bukan warga kelurahan morokrembangan melainkan itu warganya genting. 


Setidaknya lurah meninjau langsung kepada masyarakat agar mengetahui apakah warga surabaya atau warga luar Surabaya, "ungkap warga dengan raut wajah yang marah".


Hingga saat ini Lurah morokrembangan belum bisa mengakui kalau warga tambak asri selatan adalah sebagian dari warga Lurah morokrembangan, ada indikasi dari Camat hingga Lurah sudah masuk angin "tandasnya"
dengan alasan Tanah hartono motor.


Setidaknya warga yang sudah mempunyai KSK dan KTP itu sudah bisa di buat untuk pengurusan akte dll, tetapi hinggaa saat ini masih di tolak oleh RT ataupun RW setempat.


Warga tambak asri seakan-akan di pimpong oleh sebagian oknum-oknum atau centeng nya PT. Hartono motor sehingga warga merasa kesulitan untuk pengurusan pengajuan pembuatan air bersih PDAM, Listrik, dll. Saat ini warga terancam tidak bisa memilih pencoblosan Pilwali tahun 2020 mendatang.


Sehubungan dengan UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, Pasal 7


(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, 
kebijakan pemerintahan, dan AUPB.


(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:


a.) membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
b.) mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.) mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

d.) mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan diskresi;

e.) memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta 
bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;

f.) memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum 
membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.) memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan 
yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau
Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
h.) menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

i.) memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi.


Pemerintahan, serta membuka akses dokumen 
Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang;

j.) menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang 
diputuskan dalam keberatan/banding;
k.) melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak 
sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
l.) mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.


Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat 
pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan 
yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Agar menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai
administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik 
bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;


Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang - undang tentang 
administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan 
pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
(salim)