Iklan

Monday, September 23, 2019, September 23, 2019 WIB
Last Updated 2019-09-24T01:59:20Z

WARGA TAMBAK ASRI DATANG KE OMBUDSMAN JATIM MENERIMA PERWAKILAN UNTUK MENGURUS PEMASANGAN AIR BERSIH (PDAM)



Surabaya, Nuswantoro Pos –  (23/9/2019) warga tambak asri surabaya mendatangi kantor ombudsman di jl, ngagel timur no 56 surabaya dan ditemui oleh Muflihul hadi dan fatich untuk keluhan masyarakat permasalahan pelayanan dikelurahan moro krembangan dan penolakan kelurahan menyetujui surat rekomendasi untuk pemasangan air bersih atau PDAM.


Perwakilan warga atau sesepuh kampung kh. Jamaludin, pak opik, pak namin,dan pak suharto selaku warga tambak asri yang mengangkat berapa usulan untuk disalurkan ke Ombusdman jatim, di antaranya pelayanan Lurah yang menolak pembuatan KSK, KTP, Akta kelahiran serta surat pindah masuk dan surat rekomendasi pemasangan PDAM.


Dari hasil diskusi tersebut Ombusdman jatim siap membantu keluhan warga tambak asri untuk pelayanan Yang kurang prima oleh kelurahan dan memberi arahan apa saja alur yang untuk proses pelaporan dan berkas berkas yang perlu untuk di persiapkan sesuai SOP yang berlaku.


Warga di minta untuk menyurati Walikota, dispenduk, dan PDAM serta di tembuskan ke Ombusdman, jika empat belas hari kerja maksimal belum ada penyelesaian dari instansi terkait maka tim ombusdman akan turun membantu warga mendapat kan hak pelayanan publik nya.


Ketika di konfirmasi oleh awak media tabirnusantara.com, sesepuh warga tambak asri kh. Jamaludin “menjelaskan”pelayanan lurah moro krembangan tetep menolak untuk pengurusan Seperti KSK,KTP,beserta akte kelahiran dengan dalih dia bukan warga kelahiran moro krembangan melainkan warga genting.


Lanjut kh. Jamaludin “saya mulai dari awal tinggal disini (tambak asri) mas, saya tidak pernah mencoblos/hak pilih mulai pemilihan presiden dikarenakan tidak mempunyai KSK ataupun KTP (kartu tanda penduduk) di tempat ini.” Pungkasnya.


Warga tambak asri seakan akan di buat bingung oleh sebagian oknum oknum PT. Hartono motor yang mengklaim tanah milik pemprov yang saat ini di sewa para warga tersebut sehingga warga kesulitan untuk pengurusan pengajuan pembuatan air bersih PDAM,listrik,dan pendaftaran sekolah anaknya dikarenakan tidak mempunyai AKTE buat anak anak mereka.



Warga berharap akan mendapat kan hak hak mereka sebagai warga surabaya setelah diskusi yang dilakukan hari ini, mereka mempertanyakan alasan pelayanan publik kelurahan moro krembangan yang menolak melayani hak mereka dan warga berharap segera ada solusi dari tim pemkot,dispenduk, serta tim ombusdman,”tutupnya. 
(salim)