Nuswantoro Pos: SAT POL PP SURABAYA PLIN PLAN MASALAH IZIN IMB MAU DIURUS TIDAK TAHUNYA DI BONGKAR PAKSA

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

SAT POL PP SURABAYA PLIN PLAN MASALAH IZIN IMB MAU DIURUS TIDAK TAHUNYA DI BONGKAR PAKSA

Thursday, September 19, 2019


SURABAYA, Nuswantoro Pos - Kasat Pol PP Mengatakan Kebohongan terhadap
Warga..Duku KUPANG barat (utara) SURABAYA
Ada apa ini ??

Duku barat utara  blok, G.X/26 surabaya SAT POL PP,  Surabaya telah membokaran lahan yang diplot atau Aset pemkot surabaya, di kampung Duku barat, utara blok G.X/26, Surabaya hari ini,  kamis 19/09/2019 WIB, mulai pagi sekitar jam 09.00 wib, lebih hingga menjelang siang hari


Rabu (18/9/2019) petugas aparat satpol-pp surabaya rencananya akan membongkar lahan tersebut, dan lahan juga tidak luas, sekotak cukup kurang lebih 6 mobilan,  Pada hari rabu 18/09/2019 petugas satpol pp sengaja membatalkan eksekusi/PEMBONGKARAN walaupun telah ada Seprint dan ditanda tangani oleh Irvan Widjianto selaku KASAT POL PP,  pada  Rabu, hari itu juga dibacakan oleh anggota Iskandar selaku komandan penegak perda satpol-pp di batalkan, alias ditunda, di karenakan kuatir caost/rame terhadap dengan warga yang dibantu LSM KBRS-P yang di pimpin oleh YANTO Banteng Beserta rekan-rekannya.


Dasar pembongkaran tidak memiliki IMB dan aset sebidang tanah tersebut milik pemkot Surabaya, berdasarkan sertipikat HPL yang diterbitkan pada tahu 1999.


pada hari Rabu siang hari jam11.30 wib menjelang mau adzan dhuhur, ketua LSM KBRS perjuangan, Yanto Banteng sambil orasi namun dari pihak SATPOL-PP juga  tidak mau tersaigin bahkan kepala regu lapangan Satpol-PP  Iskandar ikut orasi juga saling bersautan dengan menggunakan pengeras suara yaitu memakai megapon dan  terhenti orasi karena sambil menuggu kedatangan kasat pol-pp ke tempat lokasi kejadian perkara tidak lama1/4 jam kurang lebih Irvan Widjianto selaku kasat pol-pp datang, dan sempat berkomunikasi dengan Yanto Banteng, ketua LSM KBRS-P 


Di tempat lahan yang diduga kuat sengketa,  juga DARMADI selaku membidangi dinas pertanahan pemkot Surabaya.


Bagian sengketa dan pemeliharaan tanah ...
Setelah negoisasi kasat pol-pp dengan Yanto (Banteng), dan ikut sebagai pendengar DARMADI, datang juga Yunus selaku Camat sawahan beserta Pieter kabid pol-pp, maka keputusan KASAT PoL-PP untuk tidak membongkar/menundah ....dan DIPERSILAHKAN UNTUK GUGATAN JALUR HUKUM....!!!!!
Bagi WARGA YANG PUNYA HAK PERSIL PETOK D no....a/n ahli waris Sumarni....
Maka pada hari Rabu tidak ada Eksekusi/pembongkaran oleh Satpol pp surabaya
Dengan pemberitahun menggunakan pengeras suara meckrofon.



Yanto Banteng, pada pemilik lahan yang mempunyai hak diatas aset pemkot Surabaya yang sudah di sertifikat Hak Pengelola Lahan (HPL), pemegang hak pemerintah kotamadya tingkat ll kota surabaya,untuk segera dilakukan gugatan jalur HuKum.


Pungkas yanto Banteng, hasil negoisasi dengan Irvan Kasatpol-PP,  hari ini rabu tidak jadi dibongkar...!!!
Namun menjelang hari kamis tadi pagi, di lakukan pembongkaran hingga selesai terhadap  bangunan mirip dengan setengah gudang,



Bangunan kosong Beratap seng, warga sangat  kecewa sekali dengan adanya bongkar hari ini, katanya kasat pol-pp, tidak bongkar silahkan melangkah jalur hukum...???


Dengan Bahasa yang Politisi  yang Bersifat Bohong terhadap warga setempat maka hari ini Warga beserta pemilik Sebidang Lahan Menuduh Kasat Pol-pp, irvan Widjianto beserta jajaran melakukan tindakan sewenah-wenah dan kebohongan publik dan akibat kredibitas TERCORENG...ujar warga yang tidak mau disebutkan namanya.


Ahli waris Hj.Sumarni, beserta suaminya  H.Basri mengatakan bahwa tanah dengan dasar surat petok D a/n Mariman mulai th.1971 walikota Purnomo kasidi s/d Risma...Belum dibayar, alias belum ada pelunasan bukti, ada ditunjukan aleh awak media disaksikan para LSM ..
Jadi sebidang tanah tersebut awalnya ada pelepasan oleh negara diwakili oleh pemkot daerah tingkat ll surabaya,  semua para warga pemilik lahan yang dilokasi tersebut dengan luas 214.095m2 berdasarkan sertifikat
Hak pengelola lahan (HPL) pemkot Surabaya namun para warga belum dibayar.



Dan lokasi yang ada di Duku Barat/Dk utara blok G.X/26 surabaya, juga Belum terbayar oleh pemkot tingkat ll surabaya hingga sekarang walikota terbaik yang mendapat beberapa penghargaan Tri Rismaharini, jadi ahli waris tersebut tetap mempunyai hak, sebidang tanah  dilokasi tempat tersebut, dengan tangan Besi memakai payung penegak perda diiring semenah menah
Satpol-pp, tanpa melihat dari alat bukti yang LAINNYA...dari warga tersebut. (team red)
cetak agenda surabaya