Tuesday, August 27, 2019, August 27, 2019 WIB
Last Updated 2019-08-27T10:11:41Z

BERLANGSUNG AKSI UNJUK RASA DARI ALIANSI PERGERAKAN PEMUDA INDONESIA



Maluku, Nuswantoro Pos - Pada hari selasa (27/8/2019), Pukul 14.20 - 14.40 WIB, Telah Berlangsung Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI), di Depan Gd. Baharkam Polri Jl. Trunojoyo Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Penanggung Jawab Aksi : Sdr. M. Reza Syadik (0857-7052-6120) 
: 5 Orang 

Sehubungan Hal tersebut diatas, dapat dilaporkan Sebagai Berikut :

I. *Tuntutan Aksi* :

1. Mendesak KAPOLRI Jendral Tito Karnavian segera copot KAPOLDA MALUKU UTARA & mengevaluasi KAPOLDA MALUT apabila tidak menuntaskan kasus korupsi proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname dari total anggaran Rp 7,4 Miliar. 

2. Mendesak KPK segera mengeluarkan surat penyelidikan untuk turun ke Maluku Utara menyelidiki dugaan korupsi proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname dari total anggaran Rp 7,4 yang dalangnya adalah Buyung Rajiloen KADIS Perikanan & Kelautan.

3. KPK segera Usut tuntas 6,5 Miliar yang di duga masuk ke kantong pribadi Buyung Rajiloen KADIS Perikanan & Kelautan.

4. Menegaskan Kepada POLDA Malut usut tuntas dalam dugaan penyunatan proyek KJA yang diduga dalang intelektualnya adalah KADIS Perikanan & Kelautan Buyung Rajiloen.


II. *Spanduk / Poster* :
*ALIANSI PERGERAKAN PEMUDA INDONESIA (APPI) Tuntutan :*

1. Mendesak KAPOLRI Jendral TITO KARNAVIAN segera copot KAPOLDA MALUKU UTARA & mengevaluasi KAPOLDA MALUT apabila tidak menuntaskan kasus korupsi proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname dari total anggaran Rp 7,4 Miliar. 

2. Mendesak KPK segera mengeluarkan surat penyelidikan untuk turun ke Maluku Utara menyelidiki dugaan korupsi proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname dari total anggaran Rp 7,4 yang dalangnya adalah Buyung Rajiloen KADIS Perikanan & Kelautan. 

3. KPK segera Usut tuntas 6,5 Miliar yang di duga masuk ke kantong pribadi Buyung Rajiloen KADIS Perikanan & Kelautan.


III. *Orasi - Orasi* :
- Berbagai problem dalam motif korupsi di Indonesia semakin rapi dan begitu terlihat sangat tersistematis, bahkan upaya menggelapkan anggaran untuk memperkaya diri sendiri menjadi tradisi konyol bagi pemangku kebijakan, seperti halnya dugaan tindak pidana korupsi proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname dari total anggaran Rp 7,4 miliar di desa Belang-Belang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) milik Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Utara, yang mana pelaksanaan mega proyek tersebut telah di duga kuat terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kapala Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Utara yakni Sdr Buyung Radjiloen dengan Farid Yahya, akibatnya ada temuan BPK Perwakilan Malut sebesar Rp 6,5 miliar, dan ini patut di pertanyakan dan segera di periksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kajian secara spesifik kami berfikir KPK sebagai lembaga super bodi yang berdiri dari rahim reformasi suda sepatutnya mengeluarkan surat penyelidikan yang bertujuan agar dapat melakukan penyelidikan dalam kasus yang diduga kuat dalangnya adalah KADIS Perikanan & Kelautan. 

Sejauh ini kasus yang di tangani Polda Malut masih mangkrak dimeja Polda Malut, dan terkesan hukum telah mati dan membuat kami bertanya tentang kepastian hukum yang harusnya wajib di tegakan melalui prinsip-prinsip hukum, tentunya konstitusi pasal 1 ayat 3 yang menjadi Indikator di dalam Negara hukum harusnya menjadi prioritas agar terciptanya Negara yang mampu memposisikan sanksi dengan seadil-adilnya. 


- Melalui kajian spesifik menurut hemat kami harusnya pengelolaan KJA udang Faname dilakukan oleh kelompok masyarakat nelayan, namun realitas yang terjadi malah Kadis KP Malut Buyung Rajiloen mengeluarkan SK kepada Farid untuk melakukan pendampingan dan melakukan pembentukan kelompok masyarakat untuk kelola keramba sebanyak 50 unit ini tanpa melibatkan masyarakat, artinya ada motif kejahatan penggelapan yang diduga masuk kedalam kantong Pribadi. 

- Padahal tujuan mega proyek keramba udang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sehinga berdampak pada perkonomian rakyat, namun yang terjadi malah ke untungannya itu masuk ke kantong pribadi dan tidak masuk ke Kas Daerah dan ini bermasalah. 

- Kemudian proyek pengadaan KJA tersebut setelah selesai dikerjakan harusnya diserahkan kepada masyarakat, namun ternyata tidak diserahkan kepada masyarakat sehingga patut diduga ada kospirasi teraelubung yang dilakukan Kadis KP Malut dan Farid Yahya, karena tidak ada kewenangan Farid untuk mengelola KJA Udang Faname 


- Kami menegaskan penyidik tetap wajib melakukan penyidikan yang sedang berlangsung karna bila kasus ini di biarkan dan berhenti, maka patut diduga Polda Maluku Utara turut bermain mata dan kami akan mendesak kepada Jendral Tito Karnavian sebagai KAPOLRI untuk segera copot KAPOLDA Maluku Utara, sekaligus panggil dan evaluasi Kapolda Malut serta seluruh jajaran Polda Maluku Utara, yang perlu di ingat kasus ini harus berjalan smapai tuntas, karena masuk dalam pemeriksaan beberapa saksi. 

- Kami meminta kepada Kapolda Malut segera panggil Kadis KP Malut, Kabit Budidaya untuk di periksa secepatnya, karena diduga sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penyunatan anggaran untuk memperkaya diri sendiri, ditambah lagi Banyak kasus yang terjadi di DKP Malut, diantaranya pangkat palsu, mulin 13, keramba udang. 

- Untuk itu kami yang tergabung dalam ALIANSI PERGERAKAN PEMUDA INDONESIA (APPI), Memiliki Tuntutan :


1. Mendesak KAPOLRI Jendral TITO KARNAVIAN segera copot KAPOLDA MALUKU UTARA & mengevaluasi KAPOLDA MALUT apabila tidak menuntaskan kasus korupsi proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname dari total anggaran Rp 7,4 Miliar. 

2. Mendesak KPK segera mengeluarkan surat penyelidikan untuk turun ke Maluku Utara menyelidiki dugaan korupsi proyek Karamba Jaring Apung (KJA) Udang Vaname dari total anggaran Rp 7,4 yang dalangnya adalah Buyung Rajiloen KADIS Perikanan & Kelautan. 

3. KPK segera Usut tuntas 6,5 Miliar yang di duga masuk ke kantong pribadi Buyung Rajiloen KADIS Perikanan & Kelautan.

4. Menegaskan Kepada POLDA Malut usut tuntas dalam dugaan penyunatan proyek KJA yang diduga dalang intelektualnya adalah KADIS Perikanan & Kelautan Buyung Rajiloen.

-- Pukul 14.40 WIB 
Massa Meninggalkan Depan Gd. Baharkam Mabes Polri Menuju Kantor KPK RI Kuningan Setiabudi Jaksel, Situasi Aman Terkendali. 

*Tidak ada perwakilan yang diterima*

IV. Alat Peraga yang digunakan Sbb :
1. Statmen .
2. Spanduk .
3. Toa Kecil .


(wenny)