Iklan

Tuesday, July 2, 2019, July 02, 2019 WIB
Last Updated 2019-07-02T08:51:11Z

TANGGUNG JAWAB SIAPA SEMPADAN, TANGGUL DAN SALURAN IRIGASI PRIMER - SEKUNDER DI PERUM JASA TIRTA II




Jakarta, Nuswantoro Pos - Siapa yang bertanggungjawab terhadap pemanfaatan sempadan, tanggul dan saluran irigasi primer dan sekunder oleh masyarakat di wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II.



1. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, hampir di seluruh Saluran Irigasi Primer dan Sekunder di Wilayah Kerja PJT II, terdapat kegiatan atau aktivitas masyarakat untuk melakukan usaha/berdagang dengan berbagai jenis usaha, antara lain: 



a. Toko Sembako.
b. Toko Elektronik.
c. Warung Nasi.
d. Toko Material.
e. Pom Mini.
f. Warung Sayuran.
g. Warung Ikan.
h. Toko Peralatan Kendaraan.
i. Kios Ayam.
j. WC (Buang Air Helikopter).
k. Toko Buah-buahan, dan lain-lain.



2. Kegiatan tersebut nyaris tidak tersentuh oleh aparatur atau pemerintah terkait, karena dari hari ke hari, dari bulan ke bulan serta dari tahun ke tahun perkembangannya sangat pesat, hal ini Sempadan/Tanggul/Pinggir Saluran Irigasi sangat strategis intik berjualan. Karena pada umumnya Saluran Irigasi Primer maupun Sekunder tanggulnya menjadi jalan umum yang statusnya menjadi Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten maupun Jalan Desa.



3. Memperhatikan pemanfaatan fasilitas umum yang sangat vital oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab berbagai pihak dilihat dari berbagai aspek, antara lain: 



a. Aspek kehandalan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi, berada di Kementerian PU - PERA.



b. Kehandalan Suplay Air Baku untuk berbagai keperluan (pertanian/air minum/perikan, dan lain-lain), berada di Perum Jasa Tirta II (Kementerian BUMN).



c. Aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di tempat yang bukan pada tempatnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi (Kementerian Dalam Negeri). 



d. Aspek pelanggaran Hukum menjadi ranah Penegak Hukum, karena masyarakat memanfaatkan Fasilitas Umum tanpa izin yang berwenang.



4. Pembuatan jembatan penyeberangan oleh individu atau masyarakat pada Saluran Primer dan Sekunder, tanpa izin dari instansi yang berwenang, sehingga design jembatan tidak memperhatikan aspek kehandalan suplay air baku dan estetika yang berdampak kepada pencemaran lingkungan.



5. Dampak yang muncul dari kegiatan masyarakat di Saluran Primer dan Saluran Sekunder adalah:



a. Terjadinya percepatan peningkatan sedimentasi (lumpur) di sepanjang saluran terutama pada lokasi tempat berdagang dan jembatan.



b. Sering menumpuknya sampah (eceng gondok dan sampah lainnya).



c. Terjadi kekumuhan di sepanjang saluran terutama di lokasi-lokasi strategis.



d. Suplai air baku untuk pertanian dan air minum akan terganggu.



e. Terjadinya pencemaran air baku akibat aktivitas berdagang dan buang air besar, karena air baku yang dialirkan juga untuk keperluan air bersih/air minum.



6. Kami menyarankan kepada instansi terkait, bahwa kegiatan masyarakat di fasilitas umum harus segera ditata dan sekaligus memecahkan permasalahan agar tidak terjadi pembiaran yang berkelanjutan, dengan ini kami sampaikan solusi  pemecahan masalah sebagai berikut:



a. Pemda/Kemendagri, agar mengakomodasi aktivitas usaha masyarakat melalui Pembangunan Pasar Desa dengan memanfaatkan atau mengorientasikan Dana Desa dan/atau iuran masyarakat dengan memberdayakan BUMDES.



b. Dinas PSDA /BBWSC, Provinsi dan Kementerian PU-Pera. Konsisten melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, dengan melakukan pengerukan sedimentasi, peninggian tanggul saluran irigasi dan pemeliharaan bangunan agar tidak terkesan kumuh dan kotor.



c. Perum Jasa Tirta II - Kementerian BUMN, meningkatkan kehandalan suplai air baku, memberikan teguran atas penyalahgunaan pemanfaatan sempadan, saluran untuk berdagang dan pembuatan jembatan secara liar.



d. Penegak Hukum agar memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan berkoordinasi kepada Instansi terkait, agar setiap pelanggaran yang dilakukan oleh individu dan/atau masyarakat tidak dibiarkan. Karena setiap terjadinya pelanggaran menjadi wewenang Penegak Hukum.



Semoga tulisan kecil ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan pejabat yang berwenang, tujuan dalam tulisan ini adalah agar sumber-sumber daya alam terutama air dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan agar masyarakat paham terhadap peraturan yang berlaku. Dan akhirnya tahu hak dan kewajibannya sebagai warga-negara, sehingga ketertiban dalam masyarakat akan tercapai. (wisnu/hamadani)