Iklan

Friday, July 5, 2019, July 05, 2019 WIB
Last Updated 2019-07-06T06:26:22Z

GMPK MINTA PENEGAK HUKUM GANDENG AUDITOR INDEPENDEN AUDIT "PAGAR" TANAKEKE




Takalar, Nuswantoro Pos -- Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Cabang Takalar Meminta kepada penegak Hukum agar melakukan cek Lapangan dengan menggandeng auditor independen untuk menghitung kerugian Negara," Pugar" (Pengembangan Usaha Garam) Pengadaan Dinas Perikanan dan Kalautan Kabupaten Takalar.Sabtu.6/7/2019



Pengadaan Pugar dari Dinas Perikanan dan Kalautan Kabupaten Takalar yang di berikan kepada Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera yang beralamat di kecamatan Mappakasunggu (Mapsu) Takalar mengaku menerimah bantuan yang tidak sesuai Nilai Anggaran Rp.1,9 M tahun anggaran 2018.



Pengembangan Pugar dari kementrian perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.kakalar, diketahui yang di tunjuk selaku penerima manfaat Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera, mengaku hanya menerima Eksapator dan material lainnya yang senilai Rp.350 juta rupaih yang dibelanjakan oleh pihak dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Takalar.



Dari anggaran yang di hitung melalui Berita Acara Serah Terima Barang (BAP) dari kementrian di ketahui dinas perikanan dan kelautan kurang lebih RP.1 milyar.dan Rp. 350 juta, kata ketua koperasi, Muh. Jais, saat di konfirmasi (03/07) beberapa hari lalu 





Dari Anggaran Rp. 1,9 milyar, dan Rp.350 juta yang berbentuk uang masuk melalui transfer ke rekening koperasi, tapi lansung Meterial yang kita terima, dari jumlah itulah anggarannya senilai Rp.1.350.000.000,-(Satu Miliar Tiga Ratus Lima Pulu Juta Rupiah) yang diterima koperasi, jadi ada selesih sebanyak Rp.550 juta dari sisa 1.9 milyar yang kami pertanyakan kemana dan apa laporan pertanggung jawaban kami ke anggota koperasi Anugerah Bahari Sejahtera,"Ungkap Muh.Jaiz 



Kopersi Anugrah Bahari Sejahtera, yang di tunjuk selaku penerima Manfaat , yang berlokasi di Kec.Mapsu, dan ada tiga titik untuk pengembangan pugar, yang menjadi binaan Koperasi kami,"Tandasnya.



Terpisah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Takalar ,"Sirajuddin Saraba, mengakui anggaran pengembangan usaha garam  rakyat (PUGAR) sebesar Rp. 1,9 M dari Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk tahun 2018, memang banyak mendapat sorotan.Akunya




Memang “PUGAR” banyak mendapat sorotan dari beberapa media dan aktivis namun kegiatan PUGAR sudah berjalan sesuai dengan juknis. dan ada tiga titik yang akan dijadikan pengembangan garam rakyat. Ini merupakan perjuangan untuk mensejahterahkan petani garam di Kabupaten Takalar, dan mengenai dana Rp.1,9 M itu include dengan material seperti Eksapator dan sarana lainnya,"Jelasnya.



Mengenai pengadaan pompa yang sempat dimediakan itu sudah sesuai petunjuk Juknis" Pengadaan Mesin Pompa dan PK ," dan pengadaan itu tidak ada yang di langgar,"Jawa.Sirajuddin Saraba.




Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Cabang Takalar, Sekretaris Umum Ismail Tato,"Meminta kepada penegak Hukum agar melakukan cek Lapangan dengan menggandeng auditor independen, untuk menghitung kemungkinang terjadinya kerugian Negara



Ini dilakukan guna tidak menjadi polemik di publik terkait PUGAR di Desa Maccinibaji pulau Tanakeke Kec.Mapsu, Kab.Takalar, Sulawesi Selatan, Tahun Anggaran 2018 Sebanyak Rp.1,9 M," yang kami Duga ada penyimpangan di kegiatan"PUGAR'' Tegas Ismail Tato Sekretaris LSM GMPK Cab.Takalar.  (wisnu)